Garis Depan Kesehatan Bangsa
Yose Rizal*
Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan bagi masyarakat menengah kebawah. Puskesmas adalah unit pelaksana tehnis Dinas Kesehatan Kab/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan (KEPMENKES No.128 th 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas). Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) merupakn salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indoneisa. Puskesmas juga merupakan unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, dan berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Puskesmas sering disebut sebagai primary care yaitu sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama karena ia letaknya paling dekat dengan masyarakat.
Sejalan dengan diterapkannya konsep puskesmas di Indonesia tahun 1969, maka mulailah dibangun Puskesmas di beberapa wilayah” yang dipimpin oleh seorang “Dokter Wilayah” (Dokwil) yang membawahi beberapa Kecamatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas tersebut adalah pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi pelayanan pengobatan, upaya pencegahan, peningkatan kesehatan dan pemulihan kesehatan. Masalah-masalah kesehatan yang ditemukan juga sedemikian banyak, antara lain penyakit – penyakit menular seperti Cacar, Malaria, dan TBC masih merajalela dengan tingkat kasus yang tinggi. Status gizi terutama pada golongan rawan anak-anak di bawah lima tahun dan ibu hamil atau menyusui masih belum memuaskan. Air minum yang sehat, pembuangan kotoran dan sanitasi perumahan yang sangat tidak memadai. Hal tersebut erat kaitannya dengan kemiskinan yang dicerminkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, penghasilan perkapita, produksi perkapita dan konsumsi perkapita (termasuk konsumsi dalam bidang sanitasi, gizi dan pelayanan kesehatan).
Ketika indonesia sedang terjadi Krisis Moneter yang memberikan dampak negative kepada masyarakat, khususnya keluarga miskin. Banyak diantara mereka yang kehilangan pekerjaan, sehingga daya beli merosot tajam, tidak mampu berobat ke Rumah Sakit dan banyak pula yang tidak mampu mendapatkan pelayanan keluarga berencana. Apabila hal tersebut didiamkan berlarut-larut, maka tidak mustahil masa depan generasi mendatang akan sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, untuk meminimkan dampak negatif krisis tersebut, pemerintah meluncurkan program “JPS-BK” ( Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan ). Dalam kaitan menunjang pengentasan kemiskinan dilaksanakan pula pemberian “ Kartu Sehat ” bagi penduduk tidak mampu untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara Cuma-Cuma. Pukesmas memiliki peran penting dalam menjalankan program JPS-BK dan kartu kesehatan ini.
Ada beragam target yang diharapkaan bisa dicapai oleh institusi puskesmas saat sekarang ini, diantaranya adalah pelayanan kesehatan yang optimal di puskesmas. Selama ini pemerintah telah membangun puskesmas dan jaringannya di seluruh Indonesia. Pembangunan puskesmas rata-rata setiap kecamatan mempunyai dua puskesmas dan di setiap tiga desa mempunyai satu puskesmas pembantu. Puskesmas pun telah disiapkan berbagai upaya kesehatan yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawabannya ke Dinas Kesehatan. Puskesmas berada di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan wilayah pembinaannya satu kecamatan. Jika kemudian dalam satu kecamatan itu ditemukan dua puskesmas,maka wilayahnya dibawa berdasarkan daerah terdekatnya.
Semua usaha yang ditetapkan oleh dinas kesehatan, target pencapaian puskesmas itu disesuaikan dengan daerahnya. Setiap puskesmas harus bisa mencapai target itu dengan cara dan programnya masing-masing. Sebaiknya, semua usaha tersebut harus didukung dengan bagunan dan sarana yang baik. Maksudnya, agar kenyaman masyarakat dengan kondisi tempat berobat bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.
Kelengkapan peralatan yang memadai seperti bangunan yang bersih,alat medis, dan komputer, memberikan harapan baru bagi masyarakat. Saat ini, hampir setiap puskesmas telah memiliki bagunan yang memadai dan memiliki fasilitas yang cukup. Namun sayangnya, bangunan dan sarana yang ada kebanyakan hanya sebagai lahan proyek kontraktor. Seperti yang di beritakan oleh koran Singgalang rabu, 16 maret 2011. Pembanguna puskesmas di bukik sileh kecamatan lembang jaya, kabupaten solok, yang dibangun tahun 2008 belum berfungsi dengan baik. Padahal pembangunannya menelan biaya yang lebih besar dari pembangunan kantor wali nagari. Pembangunan puskesmas sendiri menelan biaya Rp368 juta sedangkan kantor wali nagari menelan biaya Rp81 juta. Melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, maka perlu ditinjau ulang pembangunan, fasilitas dan fungsi puskesmas di masyarakat. Pembangunan puskesmas akan semakin nyata ketika fasilitas dan fungsinya dirasakan oleh semua kalangan masyarakat di berbagai wilayah baik itu di perkotaan maupun di pedesaan.
Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seoptimal mungkin, yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu serta berkesinambungan. Untuk itu salah satu tugas pemerintah yang paling penting dalam sektor kesehatan adalah menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Meningkatkan derajat kesehatan merupakan modal awal yang sangat strategis bagi pengembangan dan pembinaan SDM Indonesia sehingga dapat dipakai sebagai modal dan asset pembangunan.
Dalam hal ini, pemerintah harus memperhatikan tata letak pembangunan puskesmas yang strategis, penugasan dokter, serta penyediaan obat-obatan. Bahkan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan fungsi puskesmas harus diperketat dan program-program yang ada ditingkatkan seperti kerja sama Dinkes dengan camat untuk mengenalkan puskesmas ke masyarakat. Peran serta orang-orang yang dipandang di wilayah tersebut juga sangat penting seperti tadi camat, lurah, dan lain-lain. Hal terpenting adalah dana operasional untuk puskesmas, hal ini disebabkan karena terkadang petugas mengeluhkan aliran dana baik untuk biaya operasional dan proses pembangunan yang lama dan berbelit-belit dengan masalah menyebabkan puskesmas dalam pelaksanaan program dan usahanya terlambat.
Akan tetapi yang masih menjadi kendala adalah peran puskesmas itu sendiri apakah sudah optimal dalam melaksanakan tugasnya?
Melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, maka perlu ditinjau ulang peran puskesmas di masyarakat. Pembangunan puskesmas akan semakin nyata ketika perannya dirasakan oleh semua kalangan masyarakat di berbagai wilayah baik itu di perkotaan maupun di pedesaan.
*Pengurus Sahabat Heath Institute Padang
